Warga negara yang baik, melaksanakan apa yang diprogramkan oleh pemerintahnya. Sayang di negeri ini seringnya kita tak tahu kapan pejabat-pejabat kita jadi sekedar warga negara. Bagi kita selama ini, Pejabat ya Pejabat. Sepertinya ia sudah bukan lagi rakyat ketika diamanahi memangku posisi tertentu. Ia Pemerintah, kita Rakyat saja. Selalu terkesan senjang. Padahal esensinya, tetap saja setinggi apapun posisi seorang pejabat, ia adalah rakyat juga.
Bila ada pejabat yang tengah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat, hebohnya luar biasa. Ia diperlakukan tidak biasa. Ada tempat khusus, penjagaan spesial, tak antri dan segala sesuatu yang membuatnya superior. Hey! Mana pelayan negara itu? mana pelayan rakyat? Seingat kami mereka disumpah bukan untuk balik kita (rakyat) layani.
Maka sekarang, mari kita tengok segelintir diantara mereka yang memilih bersikap lain.
Mudah-mudahan tak diceritakan dengan berlebihan. Sebab bumbu-bumbu berlebih biasanya malah mengaburkan rasa seharusnya yang bisa kita nikmati.
---
Sejak Februari 2011, pemerintah kita melalui Kementerian dalam Negeri memprogramkan e-KTP. Tanda pengenal dengan format dan cara pembuatan yang sama sekali baru. Pembuatannya dibagi dua tahap, pada 2011 yang berakhir pada 30 April 2011, dan sisanya pada 2012.
Bandung termasuk yang sibuk ber-e-KTP pada tahun 2012 ini. Semua warga secara bergiliran di kantor kecamatan masing-masing sibuk mengurusinya. Tak terkecuali dengannya. Karena setelah menjadi Gubernur ia mesti menempati rumah Dinas di Bandung, warga asli asal Sukabumi ini otomatis terdaftar sebagai warga Bandung. Ia bertempat tinggal di Gedung Pakuan, rumah dinas para Gubernur Jabar di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1 Kota Bandung. Secara administratif, alamatnya merupakan bagian dari kecamatan Sumur Bandung.
Jumat, 25 Mei 2012 di Kantor Kecamatan Sumur Bandung memang nampak 'tak biasa'. Selain karena ada antrian, juga ada beberapa orang berseragam dinas yang berjaga, juga para wartawan. Ya, Pak Gubernur memang mendapat jatah memroses e-KTP-nya di hari itu. Ada beberapa cerita menarik dari kedatangannya ke tempat ini.
Pertama. Sebelum berangkat, ia sudah mewanti-wanti agar semua biarkan berjalan apa adanya saja. Jangan sampai heboh, pesannya pada ajudan dan para pengawal. Maka sirine mobil pengawal dimatikan, dan mereka diminta memisahkan diri sebelum sampai ke tujuan.
Kedua. Saat tiba serta disambut camat dan petugas, ia tidak menerima langsung dipersilakan melakukan scanning. "Sesuai antrian saja." Bagusnya lagi, ia datang di awal waktu sekitar pukul 08.00. Antrian masih sepi. Saat masuk kantor kecamatan, terhitung baru ada 10 orang yang mengantri.
Ketiga. Saat petugas mempersilakan Gubernur mengecek data yang telah dimasukkan. Diperhatikannya teliti, lalu ia mengomentari satu poin:
Gubernur : "Pro..fe..ssiii Gu Ber Nur, bener ini?"
Petugas : "Iya Pak, kan Bapak kepala daerah."
Gubernur : "Boleh diganti kan?"
Petugas : "Oh, lho sama apa Pak?"
Gubernur : "Kalau Gubernur kan jabatan sementara. Dibatasi waktu. Paling lama juga 10 tahun. KTP ini buat seumur hidup kan?"
Petugas : "Iya Pak, seumur hidup dan diperbaharui setiap 5 tahun sekali."
Gubernur : "Ya sudah, ganti saja jangan Gubernur profesinya. Saya ini dari dulu sebelum jadi Gubernur, sebelum jadi anggota DPRD adalah pedagang."
Petugas : "jadii..pedagang disininya Pak?"
Gubernur : "Wirausahawan, ketik saja WIRAUSAHAWAN ya. Kalau ini kan profesi sepanjang hidup nih. Keren kan?"
Bila ada pejabat yang tengah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat, hebohnya luar biasa. Ia diperlakukan tidak biasa. Ada tempat khusus, penjagaan spesial, tak antri dan segala sesuatu yang membuatnya superior. Hey! Mana pelayan negara itu? mana pelayan rakyat? Seingat kami mereka disumpah bukan untuk balik kita (rakyat) layani.
Maka sekarang, mari kita tengok segelintir diantara mereka yang memilih bersikap lain.
Mudah-mudahan tak diceritakan dengan berlebihan. Sebab bumbu-bumbu berlebih biasanya malah mengaburkan rasa seharusnya yang bisa kita nikmati.
---
Sejak Februari 2011, pemerintah kita melalui Kementerian dalam Negeri memprogramkan e-KTP. Tanda pengenal dengan format dan cara pembuatan yang sama sekali baru. Pembuatannya dibagi dua tahap, pada 2011 yang berakhir pada 30 April 2011, dan sisanya pada 2012.
Bandung termasuk yang sibuk ber-e-KTP pada tahun 2012 ini. Semua warga secara bergiliran di kantor kecamatan masing-masing sibuk mengurusinya. Tak terkecuali dengannya. Karena setelah menjadi Gubernur ia mesti menempati rumah Dinas di Bandung, warga asli asal Sukabumi ini otomatis terdaftar sebagai warga Bandung. Ia bertempat tinggal di Gedung Pakuan, rumah dinas para Gubernur Jabar di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1 Kota Bandung. Secara administratif, alamatnya merupakan bagian dari kecamatan Sumur Bandung.
Jumat, 25 Mei 2012 di Kantor Kecamatan Sumur Bandung memang nampak 'tak biasa'. Selain karena ada antrian, juga ada beberapa orang berseragam dinas yang berjaga, juga para wartawan. Ya, Pak Gubernur memang mendapat jatah memroses e-KTP-nya di hari itu. Ada beberapa cerita menarik dari kedatangannya ke tempat ini.
Pertama. Sebelum berangkat, ia sudah mewanti-wanti agar semua biarkan berjalan apa adanya saja. Jangan sampai heboh, pesannya pada ajudan dan para pengawal. Maka sirine mobil pengawal dimatikan, dan mereka diminta memisahkan diri sebelum sampai ke tujuan.
Kedua. Saat tiba serta disambut camat dan petugas, ia tidak menerima langsung dipersilakan melakukan scanning. "Sesuai antrian saja." Bagusnya lagi, ia datang di awal waktu sekitar pukul 08.00. Antrian masih sepi. Saat masuk kantor kecamatan, terhitung baru ada 10 orang yang mengantri.
Ketiga. Saat petugas mempersilakan Gubernur mengecek data yang telah dimasukkan. Diperhatikannya teliti, lalu ia mengomentari satu poin:
Gubernur : "Pro..fe..ssiii Gu Ber Nur, bener ini?"
Petugas : "Iya Pak, kan Bapak kepala daerah."
Gubernur : "Boleh diganti kan?"
Petugas : "Oh, lho sama apa Pak?"
Gubernur : "Kalau Gubernur kan jabatan sementara. Dibatasi waktu. Paling lama juga 10 tahun. KTP ini buat seumur hidup kan?"
Petugas : "Iya Pak, seumur hidup dan diperbaharui setiap 5 tahun sekali."
Gubernur : "Ya sudah, ganti saja jangan Gubernur profesinya. Saya ini dari dulu sebelum jadi Gubernur, sebelum jadi anggota DPRD adalah pedagang."
Petugas : "jadii..pedagang disininya Pak?"
Gubernur : "Wirausahawan, ketik saja WIRAUSAHAWAN ya. Kalau ini kan profesi sepanjang hidup nih. Keren kan?"
|
| Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ketika Menginput Data e-KTP di Kantor Kec. Sumur Bandung (25/5/12) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar